Yth. Para Pengguna SAKTI
Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan ND-1420/PB.8/2023 tanggal 16-Oktober-2023 perihal Pelaksanaan dan Pendampingan Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap III dengan ini kami sampaikan penjadwalan kembali implementasi TTE Tahap III sebagai berikut:
a. Implementasi Tahap III A pada 24 K/L dilaksanakan pada 18 Oktober 2023.
b.Implementasi Tahap III B pada 10 K/L yang semula dijadwalkan pada tanggal 16 Oktober 2023 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.
Untuk memastikan kelancaran implementasi TTE bagi Satker piloting Tahap III A, akan diadakan layanan pendampingan secara daring untuk proses penerbitan SPP, SPM, dan Dokumen Pendukung pada sistem SAKTI sebagai berikut:
hari/tanggal : Rabu s.d. Jumat / 18 s.d. 20 Oktober 2023
pukul : 09.00 s.d. 17.00 WIB
media : https://linktr.ee/TTEtahap3
peserta : Satker peserta Piloting Tahap III A, KPPN dan Kanwil DJPb dan BSrE, Pusintek, dan
Direktorat SITP
Adapun Satker peserta Piloting Tahap III A adalah sebagai berikut:
1. (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2. (090) KEMENTERIAN PERDAGANGAN
3. (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
4. (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
5. (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
6. (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
7. (116) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
8. (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
9. (040) KEMENTERIAN PARIWISATA
10. (044) KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
11. (092) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
12. (107) BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
13. (065) KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
14. (057) PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
15. (055) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
16. (111) BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
17. (119) BADAN KEAMANAN LAUT
18. (083) BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
19. (113) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
20. (050) BADAN INTELIJEN NEGARA
21. (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
22. (126) OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
23. (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
24. (118) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.