Yth. Para Pengguna SAKTI

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan ND-1420/PB.8/2023 tanggal 16-Oktober-2023 perihal Pelaksanaan dan Pendampingan Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi Tahap III dengan ini kami sampaikan penjadwalan kembali implementasi TTE Tahap III sebagai berikut:

a. Implementasi Tahap III A pada 24 K/L dilaksanakan pada 18 Oktober 2023.

b.Implementasi Tahap III B pada 10 K/L yang semula dijadwalkan pada tanggal 16 Oktober 2023 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Untuk memastikan kelancaran implementasi TTE bagi Satker piloting Tahap III A, akan diadakan layanan pendampingan secara daring untuk proses penerbitan SPP, SPM, dan Dokumen Pendukung pada sistem SAKTI sebagai berikut:

     hari/tanggal : Rabu s.d. Jumat / 18 s.d. 20 Oktober 2023

     pukul               : 09.00 s.d. 17.00 WIB

     media              : https://linktr.ee/TTEtahap3

     peserta           : Satker peserta Piloting Tahap III A, KPPN dan Kanwil DJPb dan BSrE, Pusintek, dan 

                                   Direktorat SITP

Adapun Satker peserta Piloting Tahap III A adalah sebagai berikut:

1. (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL

2. (090) KEMENTERIAN PERDAGANGAN

3. (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

4. (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

5. (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

6. (067) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

7. (116) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

8. (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

9. (040) KEMENTERIAN PARIWISATA

10. (044) KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

11. (092) KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

12. (107) BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

13. (065) KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

14. (057) PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

15. (055) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

16. (111) BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

17. (119) BADAN KEAMANAN LAUT

18. (083) BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

19. (113) BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

20. (050) BADAN INTELIJEN NEGARA

21. (041) KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

22. (126) OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

23. (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL

24. (118) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.