maaf, ini maksudnya data apanya yah????

maaf mau tanya kalau batas akhir pengajuan SPM kontrak yang berasal dari APBN sampai kapan ?

Yth.

Pertanyaan lebih detail agar disampaikan melalui email ke hai.djpb@kemenkeu.go.id

Terima kasih

Yang dimaksud inputan data kontrak atau realisasi RKUD ?
Kenapa data kontrak sekaligus hanya bisa diinput sampai dengan 31 Agustus ?
Mohon Penjelasannya....karena saya sudah tidak bisa menginput data kontark yg belum terekam sebelumnya

Yth.

Input/update dan upload data kontrak melalui aplikasi OMSPAN sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik Triwulan II dan sekaligus paling lambat tanggal 31 Agustus 2017 sesuai PMK 112/PMK.07/2017. Batas akhir tanggal 31 Agustus 2017 merupakan perpanjangan dari batas akhir sebelumnya tanggal 21 Juli 2017 yang ditetapkan dalam PMK 50/PMK.05/2017.

Terima kasih

Berarti untuk data kontrak tetap tdak bisa diinputkah? maksud dari penginputan data DAK Fisik itu Input SP2D ya Pak? lalu Maksud batas waktu yang tgl 30 November 2017 untuk laporan realisasi tahap III atau Tahap IV Pak ? mohon penjelasan lebih lanjut

Yth.

Hanya penginputan Laporan Realisasi saja

Terima kasih

Data Kontrak DAK Fisik kami masik ada yang belum di Input ke OMSPAN
masik ada solusinya?
mohon Perpanjangan waktu penginputan Data Kontrak.
Tks...

Sama dengan diatas, kami pun sekitar 29m belum masuk kontrak dalam OMSPAN
sampai hari ini masih ada yang belum di kontrakkan

mohon Perpanjangan waktu penginputan Data Kontrak.
Tks...

Yth.

Perpanjangan waktu input data kontrak harap pemda berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Terima kasih

Sama dengan yang di atas, dengan kurang nya sosialisasi mengenai data kontrak yang harus di masukkan pada tanggal 31 Agustus , kami sangat berharap agar data kontrak masih dapat di masukkan dalam omspan. Kami sudah berkoordinasi dengan djpk namun belum ada dapat jawaban. Bagaimana dengan kontrak yang belum kami masukkan dalam data kontrak, apakah dana nya sudah tidak dapat di cair kan ? Mohon penjelasannya pak...

Yth.

Silahkan berkoordinasi dengan DJPK terlebih dahulu.

Terima kasih

trims infonya, bang tamvan

Mohon maaf sebelumnya. kenapa kode dan nama bidang pada penginputan penyerapan dana desa dihilangkan? padahal itu lebih memudahkan kami dalam memilih kegiatannya. sekarang kami jadi kerepotan dan lebih lambat dalam penginputan. mohon infonya

kami suda melakukan koordinasi dengan pihak DJPK tapi jawaban mereka hanya mengikuti aturan main yang ada di PMK 112 TA. 2017 dan untuk PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH di dalam nya tidak ada batasan waktu untu pengadaan kontrak....sekarang yang jadi pertanyaan Apakah PMK bisa mengalah kan PERPRES ? Mohon pencerahan nya apa bila koment saya ini salah.

jadi intinya masih ada kelonggaran waktu penginputan data kontrak fisik sekaligus sampai tgl 30 november 2017 nanti...butuh konfirmasi balik...

Bantu jawab ya.

@Fendy Gerungan: lex specialis derogat legi generalis. PMK 112 mengatur lebih khusus, yaitu kontrak terkait pelaksanaan penyaluran DAK Fisik. Perpres 4 tahun 2015 mengatur PBJ secara umum. Tidak ada yang bertentangan di sini. Dan tidak ada istilah PMK mengalahkan Perpres.

@Yatno Zairen: sudah jelas di atas, sampai 30 November 2017 diberikan waktu untuk mengupload Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output, bukan kelonggaran waktu penginputan data kontrak fisik sekaligus.

Yth.

Dalam hal masih mengalami permasalahan, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui email ke hai.djpb@kemenkeu.go.id

Terima kasih